UU Pesantren Disahkan, Anggota DPR Tepuk Tangan dan Selawatan

by -1,311 views
UU Pesantren Disahkan, Anggota DPR Tepuk Tangan dan Selawatan
UU Pesantren Disahkan, Anggota DPR Tepuk Tangan dan Selawatan

 

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pesantren menjadi Undang-undang (UU). Keputusan itu diambil melalui Rapat Paripurna ke-10 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks MPR / DPR, Jakarta, Selasa (24/9).

RUU Pesantren menjadi UU yang dihadiri Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin sebagai yang ikut serta dalam pemerintahan.

Sebelum disahkan, Ketua Komisi VIII Ali Taher menjelaskan poin-poin strategis dalam peraturan tersebut di depan forum paripurna.

Diantaranya, Panja RUU Pesantren telah melakukan perubahan nama dari yang telah disetujui RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Religius menjadi RUU Pesantren. Selain itu, RUU Pesantren turut membantu dana abadi pesantren tetap menjadi bagian dari dana pendidikan.

Tak hanya itu, Ali menjelaskan proses pembelajaran Pesantren memiliki ciri khas, sedangkan ijazah kelulusannya memiliki kesetaraan dengan lembaga formal lainnya dengan tetap memenuhi jaminan mutu pendidikan.

Ali menyatakan Panja RUU Pesantren telah menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam menyusun peraturan tersebut melalui rapat dengar pendapat. Salah satunya mengundang seluruh perwakilan ormas Islam dan perwakilan pesantren yang ada di Indonesia.

“Seluruh aspirasi sudah kami tampung. Sudah usul dari Muhammadiyah sudah kita tampung,” kata Ali.

Setelah itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang kemudian meminta persetujuan kepada para anggota yang hadir dalam Rapat Paripurna ini untuk mendukung pengesahan RUU Pesantren menjadi UU.

“Apakah pembicaraan tingkat II diambil keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pesantren dapat disetujui dan dapat disahkan sebagai UU?” Tanya Fahri.

“Setuju,” jawab seluruh anggota yang hadir.

Fahri pun mengetuk palu sebagai tanda pengesahan RUU Pesantren.

Pengesahan pertemuan ini disetujui oleh peserta Rapat Paripurna. Mereka bertepuk tangan usai ketuk palu dari Fahri. Terdengar sayup-sayup selawat dikumandangkan oleh salah satu anggota dewan usai disahkan.

Sebelum disahkan, RUU Pesantren ini tak kalah kontroversialnya dengan RUU lain seperti RUU KPK maupun RKUHP yang kemudian jadi dipermasalahkan di masyarakat. Sementara saat diskusi berlangsung, dua organisasi besar Islam di Indonesia, PBNU dan PP Muhamamadiyah punya pendapat yang berbeda tentang RUU Pesantren.

PP Muhammadiyah bahkan baru-baru ini berkirim surat ke DPR agar anggota dewan bisa meminta pengesahan RUU Pesantren tersebut. Mereka menghargai RUU Pesantren tidak mengakomodasi cita-cita seluruh ormas Islam serta perkembangan dan perkembangan pesantren. Tidak membahas tentang artikel yang menjadi polemik.

PP Muhammadiyah juga mengeluarkan agar materi RUU Pesantren dimasukkan dalam revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sementara PBNU sebaliknya, mendukung RUU Pesantren. PBNU menghargai isi keseluruhan RUU ini disetujui sudah mengakomodir keberagaman pesantren di Indonesia.