, ,

Soal Banyak Tokoh Tolak RUU KPK, Fahri Hamzah: Terlalu Banyak yang Puji, KPK Kehilangan Jati Diri

by -1,364 views

 

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu sering dipuji sehingga lupa dengan jati diri.

Dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube Talk Show tvOne yang diunggah Senin (23/9/2019), Fahri Hamzah menyebut banyak tokoh yang tak memahami undang-undang dasar dan undang-undang lainnya.

Hal itu yang menurutnya menyebabkan banyak tokoh negara menolak Revisi Undang-Undang (RUU) KPK.

“Ya itu dia, tokoh-tokohnya juga banyak kelirunya, enggak baca Undang-Undang Dasar, enggak baca undang-undang,” kata Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah lantas mengungkapkan rencananya untuk menulis sebuah buku tentang pemberantasan korupsi.

“Saya mohon maaf ya, saya bikin buku, saya bikin riset yang serius,” kata Fahri.

“Saya sudah sebentar lagi saya bikin buku arah baru pemberantasan korupsi,” lanjutnya

Dalam penulisan buku tersebut, Fahri Hamzah mengaku telah melakukan riset dengan menemui para tokoh negara.

“Saya jalan ketemu tokoh-tokoh inti, saya ketemu Bu Mega sebagai yang menandatangani,” ujar Fahri Hamzah.

“Saya bertemu dan bersahabat dengan Profesor Romli untuk mengecek fikiran saya ini benar apa tidak, beliau mengonfirmasi pikiran saya,” lanjutnya.

Ia juga mengaku sudah menemui Yusril Ihza Mahedra.

“Ketemu Bang Yusril sebagai menterinya yang berpidato mewakili presiden dalam pengesahan undang-undang KPK,” kata dia.

Fahri Hamzah lantas menyebut KPK kehilangan jati diri karena terlalu sering dipuji.

“Jadi KPK ini terlau banyak yang puji, lalu dia kehilangan jati diri,” ungkap dia.

Ia menambahkan, revisi UU KPK sudah sejak lama direcanakan.

“Jadi revisi undang-undang itu mulai diajukan waktu saya pimpinan Komisi III (DPR RI) tahun 2010, ” lanjutnya

Fahri Hamzah menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku presiden kala itu meminta revisi UU KPK ditunda.

“Lalu kita bahas bersama pemerintah, Pak SBY tahun 2012 mengatakan waktunya tidak tepat,” ungkap Fahri Hamzah.

“Akhirnya kita tunda, tahun 2015 Pak Jokowi jadi presiden kita ajukan kembali, terjadi pembahasan, dibentuk 2 tim waktu itu, tim pemerintah dan tim DPR.”

Dalam rencana revisi UU KPK itu, Fahri Hamzah mengaku ada suatu gerakan yang menghalangi.

Gerakan tersebut menyebut undang-undang adalah sesuatu yang suci sehingga tak boleh diubah.

“Semua sosialisasi, tapi ada gerakan undang-undang ini enggak boleh diubah, ini suci, enggak boleh nih pasal-pasanya enggak boleh diganti,” kata dia.

“Sampai ada kampus yang menolak pembahasan undang-undang karya manusia, otak manusia kita tidak mau jalan.”

Simak video selengkapnya berikut ini menit 3:25

Pengesahan Revisi UU KPK

Revisi UU KPK ini resmi diusulkan menjadi inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019), dikutip dari Kompas.com, Selasa (17/9/2019).

Seluruh anggota DPR yang hadir di rapat paripurna pun kompak menyatakan setuju.

Tidak ada fraksi dari mana pun yang mengajukan keberatan atau interupsi.

Dan tak ada pula perdebatan antara parpol pendukung pemerintah dan parpol koalisi.

Diketahui Jokowi dalam mempertimbangkan revisi UU KPK hanya butuh waktu enam hari dan langsung menyetujuinya.

Padahal Jokowi memiliki waktu 60 hari.

DPR lantas mengetuk palu tanda pengesahan revisi UU KPK, Selasa (17/9/2019).

Pada Selasa (17/9/2019) itu juga suasana begitu sendu di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Para pegawai KPK pulang agak larut untuk menggelar aksi untuk suarakan duka cita.

Melalui disahkanya Revisi Undang-Undang KPK atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, para pegawai menganggap telah hilang taring lembaga bentukan tahun 2002 ini untuk memberantas korupsi.