Jokowi Klaim Tolak Empat Poin Revisi UU KPK, …

by -1,841 views

 

Presiden Joko Widodo mengaku menolak poin penilaian draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didukung Dewan Perwakilan Rakyat. “Saya tidak setuju dengan beberapa subtansi RUU Perlukan DPR ini yang harus disetujui oleh KPK,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Jokowi lalu menjabarkan empat poin revisi yang disebutnya tolak. Namun faktanya, hanya dua poin yang benar-benar ditolak oleh Kepala Negara. Sebab, dua poin diselesaikan yang ditolak oleh Jokowi memang tidak pernah ada dalam draf revisi UU KPK yang disusun DPR.

Pertama, Jokowi mengaku tidak setuju jika KPK harus mendapat izin penyadapan dari pihak eksternal. “Misalnya harus izin ke pengadilan, jangan. KPK cukup memperlengkapi izin (penyadapan) internal dari Dewan Pengawas untuk mengizinkan kerahasiaan,” kata Jokowi. Namun, dalam draf Revisi UU KPK yang diajukan DPR memang tidak ada ketentuan KPK harus mendapat izin pengadilan sebelum menyadap terduga koruptor. Dalam Pasal 12 draf revisi UU KPK, hanya mengatur bahwa penyiapan dilakukan atas izin dari Dewan Pengawas.

Selanjutnya, Jokowi juga meminta persetujuan penyidik ​​dan penyelamat. Komisi Pemberantasan Korupsi hanya mendapat persetujuan dari kepolisian dan kejaksaan saja. “Penyelidik dan penyidik ​​KPK juga bisa berasal dari Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk dari pegawai KPK dan juga pemerintah lain. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar,” kata Jokowi. Namun, lagi-lagi dalam pasal 45 Draf RUU, memang sudah disiapkan penyidik ​​KPK hanya menerima kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga penyidik ​​pegawai negeri sipil. Sementara, dua poin lainnya yang ditolak Jokowi memang diatur dalam draf revisi.

Pertama, Jokowi tidak setuju KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Poin ini mengatur dalam pasal 12 A draf revisi UU KPK. Terakhir, Jokowi juga tidak menyetujui pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dikeluarkan dari KPK dan diberikan kepada kementerian / lembaga lain. Poin ini juga memang diatur dalam pasal 7 draf RUU KPK. Dengan mengakui menolak empat poin tersebut, Jokowi pun menolak pengakuan yang dilakukan bukan untuk melampirkan KPK. “Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama.”

“Saya ingin KPK punya peran sentral dalam pemberantasan korupsi, yang punya otoritas lebih kuat dari lembaga-lembaga lain,” kata Jokowi. Pengakuan Jokowi yang menolak empat poin revisi UU KPK itu langsung dikutip mentah-mentah oleh banyak media. Situs resmi pemerintah seperti Setkab.go.id juga Begitu pula dengan situs Setneg.go.id . Akun Twitter milik Kantor Staf Kepresidenan (KSP), @KSPgoid, bahkan mencantumkan infografik terkait empat poin yang ditolak Jokowi. Infografik itu juga tersebar di media sosial.

Penyebaran informasi yang tidak akurat itu pun menuai kritik. Selain itu, peneliti Indonesia Korupsi Watch Adnan Topan Husodo menilai, mengakui Jokowi menolak poin-poin revisi UU KPK yang sesuai dengan informasi yang tidak kredibel.

a mempertanyakan kenapa Jokowi menolak hal yang memang tidak diatur dalam RUU KPK. “Ya berarti informasinya sendiri tidak kredibel, Mosok informasi semacam itu dibuat dasar membuat resmi, memalukan itu,” kata Adnan kepada Kompas.com . Peneliti ICW lainnya Donal Fariz curiga Jokowi disodori draf RUU KPK yang berbeda oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. “Bisa jadi presiden disodori rancangan yang lain bisa kecolongan. Hal ini semakin mempertegas presiden harus menarik Menkumham dari pembahasan RUU KPK,” kata Donal.

ICW pun menghargai, poin-poin dalam revisi UU KPK yang disampaikan Jokowi dalam jumpa pers sebenarnya tak banyak berubah dari yang diperoleh DPR. Misalnya soal Dewan Pengawas KPK. “Dewan Pengawas yang menyetujui DPR dan Presiden hanya mengubah dari sisi pemilihan. Eksistensi dan fungsinya tetap sama, menjadi perangkat birokratis ijin penyadapan KPK,” kata Adnan. Konsekuensinya, penyadapan KPK prosesnya lambat, dan bisa jadi akan kehilangan momentum untuk lolosnya suap. Penyadapan KPK dapat dilakukan jika Dewan Pengawas tidak memberikan ijin. “Perpindahan, kerja penegakan hukum KPK akan turun drastis,” kata dia.

Kedua, terkait kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), juga hanya berubah dari sisi waktu. DPR meminta KPK untuk memperpanjang waktu satu tahun sebelum mengajukan SP3. Jokowi hanya meminta disetujui diperpanjang menjadi dua tahun. Adnan menghargai waktu pengusutan kasus yang disetujui ini akan membuat KPK tidak dapat mendukung perkara korupsi yang rumit, tetapi hanya bisa mengatasi masalah kecil. Terakhir, Jokowi juga menyetujui persetujuan penyelamat dan penyidik ​​KPK berstatus PNS. Tidak ada DPR yang diubah dalam poin ini.

Adnan menghargai aturan ini juga akan melisensi KPK. Penyebabnya, faktanya PPNS (Penyidik ​​Pegawai Negeri Sipil) yang ada hari ini kinerjanya buruk, tidak dapat bermasalah dengan besar. PPNS di KPK juga harus disetujui di pengadilan. “Alih-alih KPK menjadi lembaga yang mensupervisi dan mengkoordinasi pengawasan keamanan, penyelidik dan penyidik ​​KPK disupervisi oleh Kepolisian,” ujar Adnan. Dengan fakta ini, ICW pun menyimpulkan, dosis berat pelemahan KPK hanya mengurangi sedikit oleh Presiden. “Tidak ada penguatan,” ujar Adnan.