575 Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Resmi Dilantik

by -1,450 views

 

Indonesia – pada hari ini di Gedung ‘Kura-kura’, Kompleks MPR / DPR, Senayan, Jakarta Selasa (1/10). Mereka akan bekerja untuk periode 2019-2024.

Sejak pagi, satu persatu anggota legislatif berduyun-duyun memasuki gedung yang sudah berdiri sejak 1965 itu. Sebanyak 575 Anggota DPR RI hasil Pemilu 2019 itu lantas menentukan posisi duduknya masing-masing demi guna prosesi pelantika

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Presiden Nomor 98 / P / 2019 tentang peresmian anggota DPR periode 2019-2024 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

Setelah itu, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali pun mengambil tempat di podium. Mengundang anggota DPR maju ke depan podium sidang. Masing-masing tokoh agama lantas mengambil tempat berdiri di sebelah para perwakilan anggota DPR terpilih dengan membawa kitab suci.

Para anggota DPR pun disumpah. Para legislator baru yang menjanjikan janji dan sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

“Apakah saudara setuju bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara masing-masing,” ujar Hatta kepada wakil rakyat baru itu.

Mendengar pertanyaan itu, seluruh wakil rakyat baru menyatakan kesediaannya.

“Bersedia,” jawab mereka serempak.

Hatta lalu diminta kembali sumpah atau janji itu harus ditepati untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Setelah itu, Hatta pun menuntun pembacaan yang dilakukan secara bertahap.

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / menjanjikan: itu saya, akan menyetujui saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-suka dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bagaimana saya dalam menjalankan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sesuai kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; maka saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mencari tujuan nasional demi Negara Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Setelah itu, prosesi kemudian dilanjutkan oleh penandatanganan Berita Acara Sumpah / Janji Anggota DPR yang disahkan Ketua MA. Pascapengalihan sumpah dan penandatanganan berita acara itu, proses pelantikan DPR masa jabatan 2019-2024 pun telah paripurna.

Ada 575 anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memilih setidaknya 56 persen dari 575 anggota dewan terpilih periode 2019-2024 merupakan petahana. Artinya, anggota dewan periode 2014-2019 masih menentang kursi dewan yang disetujui di DPR periode 2019-2024 persetujuan anggota yang baru.

Para anggota DPR masa bakti 2019-2024 ini pun akan bekerja, salah satunya membuat undang-undang (RUU) warisan anggota dewan masa bakti sebelumnya seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana (RKUHP), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), dan RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba). Pewarisan membahas RUU yang disetujui setelah anggota DPR periode 2014-2019 mengesahkan revisi Undang-Undang Pembentuk Perundang-undangan (PPP) pada 24 September lalu.

Setelah itu, prosesi kemudian dilanjutkan oleh penandatanganan Berita Acara Sumpah / Janji Anggota DPR yang disahkan Ketua MA. Pascapengalihan sumpah dan penandatanganan berita acara itu, proses pelantikan DPR masa jabatan 2019-2024 pun telah paripurna.

Ada 575 anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memilih setidaknya 56 persen dari 575 anggota dewan terpilih periode 2019-2024 merupakan petahana. Artinya, anggota dewan periode 2014-2019 masih menentang kursi dewan yang disetujui di DPR periode 2019-2024 persetujuan anggota yang baru.

Para anggota DPR masa bakti 2019-2024 ini pun akan bekerja, salah satunya membuat undang-undang (RUU) warisan anggota dewan masa bakti sebelumnya seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana (RKUHP), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), dan RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba). Pewarisan membahas RUU yang disetujui setelah anggota DPR periode 2014-2019 mengesahkan revisi Undang-Undang Pembentuk Perundang-undangan (PPP) pada 24 September lalu.