5 Hal yang Sejauh Ini Telah Diketahui Soal OTT KPK di Perum Perindo Terkait Kuota Impor Ikan

by -1,065 views
5 Hal yang Sejauh Ini Telah Diketahui Soal OTT KPK di Perum Perindo Terkait Kuota Impor Ikan
5 Hal yang Sejauh Ini Telah Diketahui Soal OTT KPK di Perum Perindo Terkait Kuota Impor Ikan

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih menunjukkan kinerja dan taringnya yang tajam.

Meski saat ini dibayang-bayangi oleh Revisi UU KPK yang dinilai berpotensi melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut.

KPK baru saja menjaring anggota direksi Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bogor dan Jakarta pada Senin (23/9/2019) malam kemarin.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, tiga dari sembilan orang yang ditangkap merupakan anggota dewan direksi Perum Perindo.

“KPK mengamankan total sembilan orang di Jakarta dan Bogor pada siang dan malam ini. Tiga orang di antaranya adalah jajaran Direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir,” kata Laode dalam keterangan tertulis, Senin (23/9/2019).

Perusahaan BUMN itu hanya memiliki tiga direksi yang semuanya kini terjerat OTT KPK.

Ketiganya adalah Direktur Utama Risyanto Suanda, Direktur Keuangan Arief Goentoro, dan Direktur Operasional Farida Mokodompit.

Sementara itu, enam orang lain yang ikut terjaring OTT KPK merupakan pegawai Perum Perindo dan pihak swasta.

Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, KPK diberi waktu paling lama 24 jam untuk menentukan status hukum perkara ini dan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

Berikut beritadalam.com menghimpun deretan informasi soal terjaringnya direksi Perum Perindo dalam OTT KPK dari Tribunnews.com dan Kompas.com.

1. Kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Namun, diciduknya tiga direksi sekaligus jelas akan berdampak terhadap operasional BUMN itu.

“Tiga orang direksi itu sedang diklarifikasi lebih lanjut. Kami juga belum menyebut bahwa status hukumnya sudah tersangka. Saat ini prosesnya masih verifikasi atau klarifikasilah dalam waktu 24 jam, karena kami menduga ada indikasi penerimaan sejumlah uang terkait fee kuota impor jenis ikan tertentu,” kata Febri kepada wartawan, Selasa (24/9/2019).

Febri menjelaskan peran masing-masing direksi perlu didalami dalam klarifikasi awal oleh penyidik lembaga antirasuah.

Sebab, kata Febri, belum tentu ketiganya menerima jatah fee tersebut.

2. Barang bukti yang diamankan.

Dalam OTT KPK yang digelar Senin (23/9/2019) kemarin, barang bukti yang diamankan berupa uang sebesar 30 ribu dolar AS atau setara lebih dari Rp 400 juta.

KPK menduga, uang tersebut berkaitan dengan jatah kuota impor ikan, diketahui jenis ikan yang terkait dalam kasus ini adalah ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan salem.

“Diduga uang ini merupakan fee jatah kuota impor ikan jenis tertentu yang diberikan Perum Perindo pada pihak swasta. Salah satu jenis ikan yang teridentifikasi saat ini adalah ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan salem,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

3. Waktu pengumuman status hukum sembilan orang yang terjaring OTT KPK.

Status hukum sembilan orang yang diamankan akan diumumkan melalui jumpa pers pada Selasa (24/9/2019) siang atau sore di KPK.

4. Kementerian BUMN siap untuk bersikap kooperatif.

Terkait penangkapan direksi Perum Perindo dalam OTT KPK pada Senin (23/9/2019), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) menyatakan siap untuk bersikap kooperatif.

Deputi Bidang Agro Industri dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dihadapi bos-bos perusahaan pelat merah di bidang perikanan itu.

“Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi Perum Perindo sebagaimana yang disampaikan oleh KPK ke media pada Senin kemarin,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Selasa (24/9/2019).

Kementerian BUMN meminta agar semua kegiatan terus berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan mendukung upaya-upaya pemberian informasi yang benar sebagai wujud organisasi yang menghormati hukum.

Dia melanjutkan, Kementerian BUMN meminta manajemen Perum Perindo untuk melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik.

“Terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air,” katanya.

Kementerian BUMN mengaku menjunjung azas praduga tidak bersalah, termasuk mengenai non aktif direksi BUMN sektor perikanan itu akan dikonsultasikan pada Biro Hukum Kementerian BUMN.

“Kementerian BUMN bersama Perum Perindo siap bekerja sama dengan KPK dalam menangani kasus ini,” kata Wahyu.

5. Apresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan apresiasi pada OTT KPK yang digelar Senin (23/9/2019).

“Saya menghargai OTT KPK, karena impor ikan tidak sejalan dengan interest KKP,” kata Susi Pudjiastuti di New York, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019).

Susi mengatakan, KKP memberikan apresiasi karena berharap industri dapat menyerap ikan hasil tangkapan nelayan.

“Kami menginginkan, industri menyerap hasil nelayan, ikan terbuang, ikan jatuh harga itu tidak terjadi. Saya curiga ada pemburuan rente untuk impor ikan itu,” tutur Susi.

Susi pun menegaskan bahwa OTT yang dilakukan KPK sesuai dengan upaya KKP terkait peningkatan tangkapan nelayan.

“Kami tidak dalam upaya mendukung impor. Tangkapan kita banyak,” ujar Susi.

“Saya kaget kalau mereka impor. Impor menjatuhkan harga nelayan, kecuali impor untuk dieskpor ulang,” tuturnya.