10 Fakta Sidang Kivlan Zen yang Didakwa Kuasai Senpi Ilegal

by -1,554 views

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Walikota Angkatan Darat Jenderal TNI (Purnawirawan) Kivlan Zen telah menyetujui perundingan perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap kerja sama, Selasa (10/9/2019). Berikut 10 fakta dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. 1. Didampingi kemenangan hukum dari TNI Kivlan didampingi memutuskan hukum dari TNI pada sidang perdananya. Penuntut umum menerima berkeberatan dengan menerima tuntutan militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kata jaksa, persetujuan hukum militer hanya dapat memberikan layanan hukum di dalam peradilan militer. “Sekarang Pak Kivlan purnawirawan dan ini sidang umum,” kata jaksa.

Majelis Hakim kemudian meminta tim menyetujui Hukum Kivlan memberikan penjelasan tertulis tentang status hukum militer. Penjelasan harus diberikan pada sidang berikutnya. 2. Didakwa kuasai 4 senpi dan 117 peluru tajam Kivlan didakwa menguasai empat pucuk senjata api ilegal dan 117 peluru tajam. Empat pucuk senpi ilegal itu adalah senpi laras pendek jenis revolver merk Taurus kaliber 38 milimeter seharga Rp 50 juta, senpi laras pendek jenis mayer warna hitam kaliber 22 milimeter seharga Rp5,5 juta. Kemudian, senpi laras pendek revolver kaliber 22 milimeter seharga Rp 6 juta, dan senpi laras panjang rakitan kaliber 22 milimeter dengan harga Rp 15 juta

Senpi itu dibeli oleh orang suruhan Kivlan. “Perbuatan terdakwa bersama dengan para saksi telah mengumpulkan senjata api tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang diundang,” ujar jaksa Fahtoni membacakan surat dakwaan. Kivlan didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama, Kivlan disetujui. Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 / drt / 1951 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara dakwaan kedua, Kivlan didakwa bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 / drt / 1951 juncto Pasal 56 Ayat 1 KUHP. 3. Gunakan sepucuk senpi untuk pengamanan diri Dari empat senpi yang dikuasai, kata jaksa, Kivlan menggunakan satu senpi untuk pengamanan dirinya. Kivlan mengirimkan orang suruhannya, Helmi Kurniawan, untuk mengirimkan satu senpi laras pendek kepada Azwarni untuk pengamanan ikut. Pada 6 Maret 2019, Helmi menyerahkan senpi itu pada 6 Maret 2019.

Pada hari yang sama, Kivlan menghubungi Helmi dan memintanya mengirimkan senpi ke Azwarni untuk pengamanan dirinya. “Karena terdakwa akan pergi ke luar kota. Kemudian dijawab tentang senjata api jenis mayer telah diterima oleh saksi Azwarni,” kata jaksa. 4. Beri Rp 25 juta untuk mata-matai Wiranto dan Luhut Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Kivlan memberi uang Rp25 juta untuk seseorang bernama Tajudin melalui Helmi. Uang itu digunakan untuk memata-matai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

“Saksi Helmi Kurniawan menyerahkan uang sebesar Rp 25 juta yang dialokasikan dari terdakwa (Kivlan) kepada saksi Tajudin untuk survei operasional dan bantuan guna memata-matai Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan,” ujar jaksa Fahtoni. Dana yang diberikan Kivlan disampaikan dari Habil Marati. Habil disebut memberikan uang 15.000 dolar Singapura untuk Kivlan. 5. Kecewa dengan senjata yang dibeli suruhannya Kivlan disebut kecewa dengan bentuk senjata api rakitan laras panjang kaliber 22 milimeter yang dibelikan Helmi untuk dirinya. Menurut jaksa dalam dakwaannya, Kivlan disampaikan saat dia melihat senpi di rumah Helmi.

“Menurut terdakwa, senjata api hanya cocok untuk menembak tikus,” kata jaksa. 6. Perintahkan beli senjata sebelum Pemilu Karena kecewa, Kivlan akhirnya meminta Helmi untuk membeli lagi senjata api laras panjang. Kivlan meminta Helmi membeli senpi lain. Dia diterima senpi harus dibeli sebelum Pemilu berlangsung pada 17 April 2019.

“Kemudian (terdakwa) kirim kembali agar pemilihan Helmi mencari senjata api laras yang kalibernya lebih besar dan harus diperoleh sebelum pelaksanaan Pemilu,” kata jaksa. 7. Ajukan nota persetujuan Kivlan akan meminta nota disetujui atau eksepsi atas dakwaan jaksa terhadapnya. Kivlan menyatakan akan menolak dakwaan jaksa yang memanggilnya menguasai empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam. “Saya tidak bisa menerima dan tidak benar. Jadi saya akan eksepsi,” ujar Kivlan.

Kivlan mengemukakan, dia akan menyampaikan sendiri eksepsinya dalam sidang berikutnya. Tim hukum juga akan menyampaikan eksepsi mereka. Majelis hakim memberikan waktu dua minggu kepada Kivlan dan tim hukumnya untuk menyiapkan eksepsi. 8. Ajukan permohonan berobat ke RSPAD Kivlan meminta kepada Majelis Hakim untuk berobat ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. “Jika Yang Mulia memperkenankan, kami dapat dirujuk dulu untuk berobat,” ujar Kivlan sambil beberapa kali batuk. Penemuan hukum Kivlan, Tonin Tachta, menyebut, kliennya sudah membicarakan di klinik Rutan Pomdam Jaya Guntur. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, Kivlan harus dirujuk ke RSPAD.

Tim menyetujui hukum telah mengirimkan surat permohonan kepada Majelis Hakim. “Itu disetujui dari klinik. Kan dia dapat meminta izin di Guntur, ada kliniknya. Rujukannya ke RSPAD yang bisa menangani penyakit-penyakit yang memerlukan pengobatan atau pengecekan,” kata Tonin. Kivlan disebut beberapa penyakit, seperti sinusitis, sakit kepala, luka bekas luka, dan tekanan darah yang naik turun. Kivlan bahkan tiga kali terjatuh di rutan karena tekanan darahnya tidak stabil. Karena itu, dia pun memakai kursi roda saat disetujui sidang perdana. Majelis Hakim yang meminta perkara, meminta izin, meminta persetujuan, meminta persetujuan, meminta, memeriksa, memeriksa, memeriksa, memeriksa, mencatat, dan mencatat medis Kivlan yang sebelumnya. “Nanti kami menanggapi,” tutur Hakim Ketua Haryono. 9. Ajukan penangguhan penahanan Kivlan melalui tim menyetujui hukumnya meminta penangguhan penahanan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta perkaranya. “Kami akan meminta surat juga kepada Yang Mulia perihal meminta penangguhan atau pengalihan penahanan selama pemeriksaan pengadilan,” ucap Tonin.

Penangguhan penangguhan yang diajukan karena Kivlan menanggulangi penyakit dan mengingat usianya yang sudah 73 tahun. Kivlan juga pernah memutuskan penangguhan saat ditahan oleh polisi. Namun, polisi tidak mengabulkan permohonannya karena Kivlan menganggap tidak kooperatif. 10. Sidang eksepsi digelar 26 September Sidang lanjutan terhadap Kivlan akan digelar pada 26 September 2019. Kivlan dan tim pengadilan akan mengajukan eksepsi dalam sidang tersebut.